Mengapa Pemerintah Indonesia Tidak Mengadopsi SGP?
Mengapa Pemerintah Indonesia Tidak Mengadopsi SGP?
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, salah satu inovasi yang banyak digunakan oleh negara-negara maju adalah sistem Satu Pintu (Single Window) untuk proses pengurusan perizinan. Namun, sayangnya, Pemerintah Indonesia belum mengadopsi Sistem Satu Pintu (SGP) ini.
Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Pemerintah Indonesia tidak mengadopsi SGP? Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, alasan utamanya adalah karena adanya perbedaan struktur birokrasi antara Indonesia dengan negara-negara maju.
Faisal menjelaskan, “Di Indonesia, struktur birokrasi yang kompleks dan proses pengambilan keputusan yang lambat menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan SGP. Selain itu, adanya kecenderungan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu juga membuat proses reformasi birokrasi menjadi sulit dilakukan.”
Menurut data dari Bank Dunia, negara-negara yang telah mengadopsi SGP berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan. Misalnya, Singapura yang telah berhasil mengurangi waktu pengurusan perizinan menjadi hanya satu hari kerja. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan investasi di negara tersebut.
Namun, meskipun belum mengadopsi SGP, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem perizinan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.
Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu terus melakukan pembenahan dalam sistem birokrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan melihat keberhasilan negara-negara maju yang telah mengadopsi SGP, tidak ada salahnya bagi Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem ini. Sebagai negara dengan potensi besar, Indonesia perlu memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Tanah Air.